Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu tidak memerlukan persetujuan oposisi untuk memerintahkan operasi militer baru. Pernyataan itu disampaikan di tengah peringatan oposisi agar penggunaan kekuatan mendapat pengawasan parlemen.

Dalam pernyataan di media sosial X pada Jumat (13/11), Katz menyebut operasi yang dapat dilanjutkan mencakup tindakan di Gaza, Lebanon, Suriah, Hebron, dan wilayah yang disebut Israel sebagai Yudea dan Samaria. Ia mengatakan keputusan keamanan tidak akan menunggu proses politik.

Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot menyerukan agar Netanyahu menahan diri. Eisenkot memperingatkan penggunaan kekuatan tanpa ancaman langsung dan mendesak dapat membawa konsekuensi serius bagi demokrasi Israel.

Avigdor Lieberman, yang memimpin Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, juga memperingatkan bahwa pemerintahan sementara tidak semestinya mengambil keputusan yang dapat menyeret Israel ke perang tanpa pengawasan parlemen dan persetujuan badan keamanan.