Pemerintah Kota Jakarta Utara mengadakan sosialisasi tata kelola dan deteksi dini kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada 11–12 November 2026. Kegiatan di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, diarahkan untuk membahas pencegahan penyimpangan sejak tahap awal proses pengadaan.

Pada hari pertama, kegiatan diikuti 200 peserta yang terdiri atas pimpinan organisasi perangkat daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan, dan unit pengadaan. Materinya berfokus pada deteksi kecurangan dan pencegahan korupsi.

Penyelenggara menyebut hari kedua diikuti kelompok berbeda, yakni pejabat pelaksana teknis kegiatan, kepala subbagian program atau tata usaha, serta bendahara. Sesi itu membahas aspek hukum dan kepatuhan tata kelola.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan pengawasan preventif perlu dilakukan sejak tahap awal, sebelum kegiatan atau proyek memasuki pelaksanaan. Sosialisasi tersebut menghadirkan pemateri dari KPK, BPKP, Kejaksaan Negeri, LKPP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Bagi warga, tindak lanjut yang penting adalah penerapan pengawasan dalam proses belanja pemerintah, bukan hanya pelaksanaan sosialisasi. Materi yang tersedia menyebut harapan agar peserta mengenali titik rawan dan mencegah penyimpangan, tetapi belum memuat ukuran hasil atau tindak lanjut evaluasi setelah kegiatan.