DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna pada Rabu, 11 November 2026. Dokumen persetujuan bersama ditandatangani pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyebut regulasi itu dibutuhkan untuk menyatukan program pembangunan keluarga yang selama ini tersebar di sejumlah sektor. Ia menyoroti tantangan seperti kerentanan ekonomi, keterbatasan hunian layak, perceraian, serta persoalan psikososial dan kesehatan mental.

Materi yang disetujui terdiri atas 13 bab dan 31 pasal. Cakupannya antara lain pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses permodalan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, serta literasi digital untuk melindungi anak.

Bagi warga, isi lintas sektor tersebut menunjukkan ruang lingkup kebijakan yang akan menjadi payung berbagai program keluarga, bukan satu bantuan tunggal yang otomatis tersedia bagi semua rumah tangga. Rincian pelaksanaan program, sasaran, dan mekanisme layanan belum dijelaskan dalam laporan persetujuan ini.

Setelah disetujui anggota dewan yang hadir, Raperda diserahkan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, persetujuan paripurna merupakan tahap pembentukan regulasi; warga perlu menunggu penjelasan resmi berikutnya mengenai penerapan dan layanan turunannya.